“Komitmen bersama dan kebersamaan harus selalu dipelihara, keihklasan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpikir positif adalah jurus ampuh dalam menghadapi rintangan dan tantangan,” tegasnya.
Penyelenggaraan dan pengelolaan Diklat merupakan bagian integral dari kebijakan pemberdayaan dan pembinaan aparatur negara. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi teknis, fungsional, manajerial, maupun kepemimpinan sesuai kebutuhan institusi.
“Untuk itu, pendidikan dan pelatihan harus menjadi alat utama dan acuan dalam mengembangkan rekayasa daya guna dan hasil guna, untuk kepentingan penegakan hukum dan institusi. Sebagai bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat luas dan pencari keadilan,” urainya.
Sehingga, kata Setia Untung penentuan program-program Diklat selayaknya disandarkan pada kebutuhan strategis dan jangka panjang. Disusun secara konprehensif dan menyentuh pada peningkatan kompetensi para penegak hukum, agar profesional dan berintegritas. Serta mampu meningkatkan kinerja dan capaian keberhasilan penegakan hukum.
Sementara itu, 7 Program Prioritas Kerja Jaksa Agung harus dijadikan acuan dalam melakukan penyusunan program kerja dan penyelenggaraan Diklat.
“Sehingga dapat dijadikan dorongan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang handal dan tangguh. Untuk mengisi pos-pos yang dibutuhkan di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Dia menitipkan pesan dan tantangan kepada Jhony Manurung sebagai Kapusdiklat Teknis dan Fungsional yang baru, agar mengekspresikan segala kemampuan untuk mengembangkan Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia.
“Untuk itu, saya harapkan, kepada pejabat yang baru, Saudara Jhony Manurung selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang baru saja dilantik, Saudara harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat. Dan menyadari bahwa penempatan saudara di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh lembaga,” jelasnya.
