Lintas10.com, Sumut – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara menyoroti masih rendahnya warga di Kabupaten Deliserdang belum terdaftar di layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Hal itu dikemukakan dalam pertemuan antara JPKP Sumut dengan BPJS Kesehatan Regional Sumatera Utara.
Seperti data yang diperoleh, warga di Kabupaten Deliserdang masih terdapat lima ratus ribu warga yang belum tercover oleh program BPJS PBI maupun mandiri.
JPKP Sumut sangat menyayangkan hal ini. Laporan dari pihak BPJS Kesehatan, bahwa warga Deli Serdang masih banyak yang belum punya jaminan kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua JPKP Sumut Rudi Tanjung melalui PIC Social DPW Sumut Ria Marsinta Uli Sitorus membeberkan sejumlah kendala warga saat berobat di rumah sakit.
Seperti adanya ditemukan warga kurang mampu atau ekonomi kelas menengah kebawah yang butuh layanan BPJS Kesehatan namun belum terdata.
” Kerab kita temukan warga kurang mampu butuh pertolongan di rumah sakit namun tidak terdaftar di layanan BPJS” ucap Ria Sitorus yang dikenal masyarakat sumut ringan tangan dalam membantu warga itu, Selasa (21/03/2023).
Lebih jauh dibeberkan Ria Sitorus, persoalan pelayanan kesehatan yang komplit disinyalir adanya dugaan permainan kenakalan – kenakalan rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
“Ini sudah menjadi rahasia umum, jika warga pengguna BPJS mendapat pelayanan kurang maksimal. Jika jalur umum dilayani dengan maksimal. Berbagai kasus, pasien pemegang kartu BPJS bisa menjadi pasien umum dengan berbagai cara upaya digiring untuk menjadi umum hal ini harusnya menjadi perhatian serius” ucapnya.
Sejumlah carut marut yang kita temukan sudah menjadi ‘PR’ kita bersama dan juga sebagai masukan kepada Pemerintah. Bahwa JPKP Sumut ada ditengah masyarakat mengkawal hal ini dan menyampaikan secara berkesinambugan kepada pemerintah daerah maupun pusat agar tidak ada perbedaan pelayanan BPJS PBI, BPJS mandiri maupun pelayanan kesehatan jalur umum.
