“Atas dasar ini, kami mendukung penuh hak PUPR Kepulauan Meranti untuk meminta hak jawab, hak koreksi, serta permintaan maaf secara tertulis dari media yang bersangkutan. Ini adalah langkah yang tepat untuk menegakkan standar jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab,” tutup Nurul Fadli.
JMSI Kepulauan Meranti berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh media agar tetap menjaga profesionalisme dalam menyajikan informasi kepada masyarakat dan tidak menyalahgunakan kebebasan pers untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan pihak lain.
MERANTI – Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti terkait pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan mencemarkan nama baik Kepala Dinas PUPR, Fajar Triasmoko, ST, MT.
Ketua JMSI Kepulauan Meranti, Nurul Fadli, menegaskan bahwa kebebasan pers memang dijamin oleh Undang-Undang, tetapi harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip jurnalistik yang benar.
“Kami mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh PUPR Kepulauan Meranti terhadap pemberitaan yang tidak berimbang dan mengandung unsur pencemaran nama baik. Media memiliki kewajiban untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang sudah terverifikasi,” ujar Nurul Fadli kepada media ini, Kamis (13/02/2025).
Pernyataan ini merespons somasi yang dilayangkan oleh Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti kepada redaksi media online MataXpost.com terkait dua berita yang diterbitkan pada 11 dan 12 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Fajar Triasmoko menyampaikan bahwa pemberitaan tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencederai prinsip jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
