Pantas Marroha Sinaga menegaskan bahwa semua ada aturan dan harus sesuai aturan yang berlaku. Pekerjaan Provinsi tidak akan mungkin di campuri Kabupaten. Akan tetapi pekerjaan Kabupaten haruslah diketahui Provinsi. Jadi tolong jangan buat sistem politik, karena saya pun orang politik.”
Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Samosir tersebut mengaminkan bahwa Jalan Provinsi di Kabupaten Samosir satu jengkal pun belum diperbaiki khususnya yang ada di Desa Janji Raja.
“Untuk teman-teman media disini, semua kita jelas tau bahwasanya kabupaten samosir telah di anak tiri kan, kenapa di anak tiri kan, satu jengkal pun jalan provinsi belum tersentuh di kabupaten samosir khususnya di desa janji raja, dan rekan-rekan pun mungkin sudah mengetahui itu, bahwasanya untuk PAD samosir bagaimana begitu juga dengan APBD.”
Pantas Marroha Sinaga melanjutkan, terkait jalan Provinsi itu, kemarin pun para Kepala Desa, Camat Sitio-tio kita juga sudah mendampingi mereka ke Provinsi namun apa daya, mereka dari Provinsi belum ada merespon tambahnya.
“Kalau boleh sih, jangan lah dikarena pemilu (daerah yang tidak mencoblos) kita, daerah tersebut tidak diperhatikan, sebab kita ini kan masih di negara kesatuan republik Indonesia.” Saya berharap kepada masyarakat agar bisa melihat dan cerdas untuk menimbang dengan apa yang sedang terjadi, terutama dalam bidang penganggaran dana yang digunakan mana itu dana APBN atau APBD, walau pun tidak semua masyarakat mengetahui nya untuk itu mari lah kita sama-sama belajar harapnya.
Baik itu SKPD,Kepala Desa,Camat, beserta masyarakat Samosir jika ada yang ingin memajukan surat permohonan nya, khususnya untuk kemajuan dan perkembangan kabupaten samosir (peningkatan SDM) ke pihak Provinsi, kapan pun waktu saya akan ada untuk rakyat samosir jika saya di butuhkan terimakasih, tutupnya. (LIN10/Rps).
