“Pemerintah dan Pihak Koperasi selalu mengatakan ke masyarakat, bahwa ini adalah bentuk bantuan Perusahaan kepada Islamic Centre untuk biaya Pendidikan ya kan? Sekarang saya tanya, tunjukkan kepada kita contoh satu perusahaan saja di Indonesia ini yang mana mereka memberikan bantuan ke masyarakat sejumlah puluhan milyar, tetapi bantuan itu harus dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasi? Bahkan penerima bantuan pun tidak boleh mempublikasikan ke masyarakat atas bantuan tersebut. Yang ada hanya di tempat kit aini saja Bang.. 7 Tahun sudah berjalan, ditutup dan disembunyikan. Masuk di akal gak?
Jadi, sudahlah, yang bukan haknya jangan diambil. Sampai dengan saat ini masyarakat masih menahan diri agar persoalan ini tidak melebar dan tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan, maka kami meminta kepada pihak-pihak terkait agar bijak dan adil, serta tidak membela kepada yang salah.”
tutup Juwana.
Sementara itu Ketua Koperasi Produsen Sentra Madani Siak Nizamul Muluk Ma dalam surat pernyataan nya lahan seluas 298.10 Hektar yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit koperasi yang bermitra dengan PT.Kimia Tirta Utama merupakan pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada Perusahaan sesuai SK menteri Kehutanan no.152/KPTS-II/1994 tanggal 18 April 1994.
Ditempat terpisah ketua Pecahan 117 Kepala keluarga warga asli kampung Pangkalan Pisang M.Nizar mengungkapkan bahwa hingga detik ini hak atas janji dari perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit sejak 2001 sampai 2023 belum ada realisasinya.
“Ditambah 80 hektar lahan warga belum di ganti rugi oleh perusahaan waktu itu namun lahan kami itu kami duga masuk di areal lahan koperasi, hal itu diucapkan Assisten I pak Fauzi Asni bahwa diduga lahan itu masuk lahan koperasi dan lebih pastinya ke BPN Siak,” kata Pria yang akrab disapa Katung ini kepada media ini.
