lintas10.com, SIAK – Terkait terhadinya pelemparan yang diduga bom molotov kerumah Sekretaris ULP, Anggota DPRD Siak meminta Pokja ULP Siak menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan lelang kegiatan fisik dan pengadaan barang, aksi teror itu dinilai merupakan buntut kekecewaan rekanan yang merasa dirugikan atas penyelenggaraan lelang.
Hal itu diunkapkan salah satu Anggota DPRD Siak Marudut Pakpahan, Menurut politisi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P ) itu tindakan kriminal yang dilakukan orang tak dikenal itu menjadi gambaran bagaimana penyelenggaraan lelang kegiatan di ULP.Untuk itu kedepan ia minta peroses lelang bisa diselenggarakan sesuai peraturan, transparan.
“Mungkin ada yang merasa tidak puas, merasa menang namun saat penguman perusahaan lain yang menang, sehingga merasa dirugikan atau merasa benar namun dipersalahkan,” kata anggota DPRD daerah pemilihan kecamatan Tualang itu Rabu (19/10/2016).
Selaku wakil rakyat Marudut tidak begitu mempermasalahkan siapa yang menang tander, namun ia berharap ULP bisa bersikap transparan, memenangkan perusahaan yang benar-benar layak.
“Tupoksi kami hanya dipengawasan, siapapun yang menang tidak jadi masalah, namun harus sesuai dengan kenyataan dilapangan, jangan sampai ada yang seharusnya menang namun pada penguman lain. Perusahaan yang menang kerjakan proyek itu dengan benar, jangan asal-asalan,” sebut Marudut Pakpahan.
Terpisah, Ketua Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah menilai selalu ada indikasi permainan pada penyelenggaraan lelang kegiatan, hal itu terlihat dari lamanya waktu proses lelang.
“Lelang yang dilakukan Pokja lama diumumkan, ini mengindikasikan ada waktu yang dipergunakan untuk negoisasi dengan peserta lelang,” kata Wan Hamzah.
