Terkait fakta diatas, pertemuan tingkat pejabat senior AIS kedua membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.
“Forum ini bukan sekedar seremoni, tapi kita ingin tawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam bentuk saling tukar menukar pengalaman dan informasi, bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi co chair dalam forum tersebut.
Lebih jauh, Purbaya menambahkan bahwa forum AIS akan menjadi platform pengembangan (bukan platform yang digerakkan oleh politik atau hanya ekonomi) tetapi sebuah platform untuk berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis.
“Maka dari itu, kami mengundang para pejabat senior dari negara kepulauan dan negara pulau yang memiliki kemampuan teknis dalam hal kemaritiman terutama di bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” jelasnya.
Rencananya, setelah pelaksanaan pertemuan SOM AIS kedua, Pemerintah Indonesia dan UNDP akan menggelar pertemuan tingkat Menteri negara-negara AIS pada tanggal 1-2 November 2018 di Menado, Sulawesi Tenggara. Menko Maritim Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan hadir dan membuka pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu.
“Kami ingin memperoleh komitmen global untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mencapai target SDG nomor 14,” tambah Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo Manuhutu menjelaskan bahwa selain tawaran kerja sama teknis, pemerintah Indonesia juga menawarkan hal berbeda dalam pertemuan AIS kedua ini.
