Maritim—Jakarta,lintas10.com-‘ Tahun 2018, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada Bulan November 2017. Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan United Nations Development Program (UNDP). 2nd SOM AIS diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom. Country Director UNDP Christophe Bahuet turut hadir dalam forum AIS ke-2.
Pada saat membuka forum ini pada Hari Kamis (6-9-2018), Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu sebagai garda terdepan untuk mengambil langkah nyata mengatasi dampak perubahan iklim.
“Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan illegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata,” ajak Menko.
Senada, dalam kesempatan tersebut, Country Director UNDP Christophe Bahuet mengatakan bahwa gerakan pusat aksi laut UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara USD 3 hingga 6 triliun per tahun.
“Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia,” serunya. Oleh karena itu, Bahuet menyebutkan pentingnya kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
