“Apa bila progresnya rendah dan memang tidak memungkin lagi untuk diselesaikan oleh rekanan kontraktor hingga waktu yang telah ditentukan sesuai kontrak kerjanya, putuskan saja kontraknya,” katanya.
Lanjut politisi senior ini, Supaya serapan anggaran itu tidak terlalu mubazir dan tidak tersandung masalah hukum dikemudian hari.
Komisi III DPRD Pelalawan menilai kinerja Dinas PU Pelalawan sudah sesuai koridor, soalnya atas proyek multi years yang tidak memungkinkan lagi selesai tepat waktu itu khususnya di Kuala Kampar, sepakat untuk diputus kontrak saja. Karena rendahnya progres pelaksanaan pembangunan jalan semenisasi jalan Lingkar Pulau Mendol di Kuala Kampar, baik paket 8, paket 9 maupun paket 10 yang sumber dananya dari APBD Pelalawan dengan nilai setiap paketnya, puluhan miliar rupiah.
“Akibat geografisnya karena daerah sungai, apa lagi jika rekanan kontraktor pelaksana kegiatan itu belum ada berpengalaman mengenai geografis di daerah Penyalai itu, sudah barang tentu tidak akan mampu menyelesaikan proyek itu,“ ujar anggota DPRD Pelalawan yang menjabat dua periode itu.
Dalam persoalan itu, pihak Komisi III DPRD Pelalawan, telah turun hampir setiap bulan meninjau pelaksanaan setiap proyek multi years itu. Selain itu juga, sudah memanggil Dinas PU Pelalawan, supaya pelaksanaan proyek itu dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Karena Komisi III DPRD selalu berupaya bagaimana dana APBD yang telah dianggarkan untuk kegiatan pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. “cetusnya.
Maka itu pihaknya menegaskan, baik kepada rekanan kontraktor pelaksana proyek, maupun kepada Dinas PU Pelalawan, agar setiap kegiatan proyek yang tidak memungkinkan selesai sesuai dengan kontrak kerjanya, putuskan kontraknya.
