JAKARTA, lintas10.com- Dharma Pertiwi dan unsur-unsurnya netral dari semua kegiatan politik praktis karena Dharma Pertiwi bukan organisasi politik atau organisasi partai politik. Jangan sampai ada pernyataan atau statemen yang mengatasnamakan institusi Dharma Pertiwi, apa lagi sampai dukung-mendukung kontestan peserta Pilkada 2018 atau Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Ibu Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).
Ketum Dharma Pertiwi, Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menjelaskan, bahwa isteri prajurit sebagai individu dan warga negara boleh ikut dalam politik praktis dengan catatan tidak menggunakan fasilitas dinas dan organisasi, dan jangan ada atribut partai menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas.
“Isteri prajurit sebagai individu boleh ikut dalam politik praktis, asalkan tidak menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana dinas maupun organisasi. Jangan ada atribut-atribut partai dan kontestan menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas,” katanya.
Ketum Dharma Pertiwi menyampaikan, bahwa anggota Dharma Pertiwi yang mempunyai hak politik agar mempergunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
“Kepada para anggota gunakanlah hati nurani dan akal pikiran yang sehat dalam menggunakan hak pilih tersebut, pilihlah calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan nasional,” tutupnya. (ES265)
