Lintas10.com. Kuansing – Hingga bulan November 2023 ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kuansing masih belum ada yang menerima tunjangan.
Padahal mengenai tunjangan tersebut, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 perubahan dari PP Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Pengelolaan Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Namun sampai sekarang, perubahan Perbup Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur besaran penerimaan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Kuansing itu, belum rampung digodok Pemkab Kuansing.
Meskipun demikian, Ketua DPRD Dr Adam SH. MH dan Wakil Ketua I DPRD Drs H Darmizar tidak menampik, kalau mereka hanya menerima gaji tanpa menerima tunjangan.
” Kami seluruh Anggota DPRD Kuansing, sudah komitmen untuk menuntaskan tugasnya, walau tanpa diberi tunjangan,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kuansing, H. Darmizar.
Menurutnya, hal itu tidak akan menjadi penghalang. Karena kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas, termasuk menyelesaikan pembahasan APBD 2024 walau tak diberikan tunjangan.
Sementara Bupati Kuansing H. Suhardiman Amby kepada wartawan menyebutkan bahwa ada perubahan PP yang mengatur tentang hak pengelolaan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Dari PP Nomor 18 Tahun 2017 ke PP Nomor 1 Tahun 2023. Tentu Perbupnya harus di rubah juga,” ujar Bupati H. Suhardiman Amby kepada wartawan Kuansing usai paripurna di Gedung DPRD Kuansing, Selasa (7/11/2013).
Menurutnya, melakukan penundaan pencairan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuansing, bukan bertujuan negatif. Melainkan, dia memandang semuanya harus berdasarkan aturan yang jelas dan ada payung hukumnya.
Sehingga dalam pencairannya tidak melanggar hukum di kemudian hari. “Biarkan saja kita beda dari daerah lain, karena terjemahan saya seperti itu. Begitu PP Nomor 1 Tahun 2023 keluar, maka PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbup kita yang lama gugur,” jelasnya.
