Pekanbaru, lintas10.com– Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Riau (PW Hima Persis Riau) meminta Gubernur Riau untuk mencopot dan mengevaluasi Direksi Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Jumat (21/3/2025).
Pasalnya banyaknya dugaan tindakan fraud, pembiayaan bermasalah, dan pelanggaran-pelanggaran kepatuhan lainnya di BRK Syariah menandakan lemahnya kontrol dan pengawasan dari direktur yang membidangi kepatuhan, pengawasan dan kontrol di BRK Syariah yang dijabat oleh Fajar Restu Sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko.
Hal ini langsung disampaikan oleh Zul Ihsan Ma’arif, Ketua PW Hima Persis Riau, menurutnya, akhir-akhir ini salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Riau yaitu Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) menjadi topik hangat di kalangan Publik Riau.
“Bagaimana tidak Badan Usaha Milik Daerah yang berkedok syariah tersebut ternyata diduga menjadi sarang bagi penikmat fee asuransi yang hingga saat ini masih berkeliaran di lingkungan BRK Syariah,” ujar Zul Ihsan Ma’arif.
Dengan demikian, “kami meminta dengan tegas kepada Dirkrimsus Polda Riau untuk menangkap penikmat fee asuransi yang diduga sampai saat ini masih berkeliaran di lingkungan BRK Syariah.
“Kemudian kami minta dengan tegas kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid untuk mencopot dan mengevaluasi Direksi-Direksi yang ada di BRK Syariah tersebut.”
“Lebih lanjut, kami minta kepada Gubernur Riau meperbaiki Good Corporate Governance (GCG) di BRK Syariah yang diduga bermasalah. Karena kesempatan kerja yang harusnya diberikan kepada anak-anak Riau dan Kepri justru dimanfaatkan Direksinya sendiri. Anak Fajar Restu diterima di BRK Syariah Botania. Apa lowongan di BRK Syariah hanya untuk anak-anak BRK Syariah Saja. Sementara bank ini punya semua masyarakat Riau dan Kepri,” Tutup Ketua PW Hima Persis Riau ini. (R)
