Serta penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan secara adil dan proporsional. Provinsi Sumatera Utara harus terbebas dari segala bentuk hoax, fitnah dan ujaran kebencian tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.
Menindak lanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut.
“Fraksi PKS tentu saja berharap, insitusi Polri semakin solid dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, kebenaran dan pengayoman masyarakat,” tegas ketua komisi A DPRD Sumut, dapil sumut 12 kota binjai dan kab langkat.
“Kami ucapkan selamat bertugas kapolri baru, dan semoga bersama Kapolda Sumut, bisa mengadirkan suasana yang kondusif, aman, damai di sumatera utara,” tandasnya. (Ly Tinambunan/ Red)
