SIAK, lintas10.com- Masih belum rampungnya proses ganti rugi lahan yang terkena pengerjaan jalan Tol di wilayah Kecamatan Kandis menyisakan persoalan bagi kelanjutan program pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
Pemilik lahan merasa keberatan dengan harga yang diberikan, mereka menganggap bahwa penetapan harga tanpa ada musyawarah terlebih dahulu.
Kondisi itu mendapat tanggapan dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Siak yang juga salah satu putra terbaik Kecamatan Kandis Hendri Pangaribuan. Ia meminta kepada Tim untuk bisa turun ke lapangan dan duduk bersama membicarakan permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat selaku pemilik lahan.
“Kita meminta kepada Tim untuk bisa duduk bersama dengan warga pemilik lahan membicarakan kelangsungan ganti rugi,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu kepada lintas10.com Rabu (13/2/2019).
Lanjut Hendri yang juga menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Siak itu, ia menilai dalam penetapan harga lahan ke masyarakat tidak transparan.
“Saya menilai tidak ada transparan Tim dalam harga,” katanya. (Sht)
