APKASINDO juga mempertanyakan beda PE dan BK?. Dana Sawit BPDPKS (CPO Supporting Fund, CSF) ini bertugas memungut, mengelola dan menyalurkan PE dan dicatatkan sebagai PNBP dan dikelola oleh BPDPKS (bukan APBN) untuk keperluan lima tujuan tadi.
Sementara BK langsung dikelola oleh Kemenkeu yang tujuannya untuk Pemasukan negara (APBN).
Mudah-mudahan dengan pendelegasian melalui DBH ini akan lebih cepat realisasi perbaikan, pembangunan jalan dan jembatan dan hal-hal lain yang diatur oleh Kementerian Keuangan.
“Tentu bukan berarti dengan DBH sawit ini kami petani tidak bisa lagi mengajukan dana sarpras jalan dan jembatan ke BPDPKS, jadi sifatnya menjadi affirmative lah jika pengusulannya dari petani sawit ke BPDPKS, terkhusus jalan-jalan produksi dan jalan seputaran perkebunan sawit rakyat yang kondisinya cukup parah berlumpur dan jembatan kayu alakadarnya,” kata Gulat.
Petani sawit di Indonesia sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Gubernur Provinsi Sawit yang di inisiasi oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, MSi. “Dengan tanpa lelah dalam memperjuangan UU DBH ini,” ucapnya .
Meskipun pada awalnya banyak cibiran, namun akhirnya semua mendukung karena memang harus ada manfaat langsung bagi daerah sebagai produsen sawit.
“Perlu dicatat, perjuangan para Gubernur penghasil sawit ini menurut catatan kami, sudah dimulai sejak 2008 dan baru 2023 berhasil,” jelas Gulat.
Atas dedikasi para Gubernur Provinsi penghasil sawit memperjuangkan DBH Sawit, yang di inisiasi oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, M.Si, pada acara Sawit Indonesia Expo 2023 (SIEXPO-2023) di Pekanbaru Riau, tanggal 8-9 Agustus nanti.
“APKASINDO akan memberikan Award kepada Gubernur Riau. Award ini diberikan karena Gubernur Riau sangat memperhatikan hulu-hilir sawit di Riau, terkhusus menjaga kami petani sawit dan tentunya keberhasilan regulasi DBH Sawit tadi,” tandasnya.
