Jakarta,lintas10.com – Meski pada awalnya banyak dicibir oleh banyak kalangan, bahkan pesimis akan keberhasilan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa Sawit, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit.
“Era Baru Sawit Indonesia, melalui PP nomor 38 tahun 2023 tentang DBH, tentu ini akan menjadi harapan baru bagi daerah-daerah penghasil sawit” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) DR Gulat ME Manurung C IMA kepada wartawan Rabu (26/7/2023) di Jakarta.
Selama ini petani sawit selalu menjadi “cibiran” masyarakat karena hasil sawit (Pajak, BK dan PE) semuanya disetor ke pusat, sementara jalan dan jembatan semua memakai jalan yang dibiayai oleh APBD, APBN dan cenderung cepat rusak karena lalulintas truk TBS dan CPO.
“Saat ini kami petani sawit sudah bisa menegakkan kepala karena DBH ini, ini adalah untuk keadilan daerah penghasil sawit” lanjutnya.
Sejak berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2015, secara berangsur peran APBN dan APBD dikurangi terkait pembiayaan pembinaan sawit rakyat. Sehingga semua urusan pembiayaan terkait sawit rakyat tidak lagi dibiayai oleh APBN dan APBN, seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan, pelatihan SDM dan Sarpras lainnya, semua sudah dibebankan ke BPDPKS.
Sebagai catatan, bahwa lima tujuan didirikannya BPDPKS terkait dengan penggunaan dana diberikan mandat untuk melakukan: (1) pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, (2) penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, (3) promosi dan advokasi perkebunan kelapa sawit, (4) peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan (5) sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.
