Jakarta, lintas10.com – Arahan Presiden Joko Widodo tentang larangan resmi ekspor Minyak Goreng Sawit (MGS), disikapi dalam Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) ditindak lanjuti oleh lintas kementrian dan terus dimonitor oleh Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Fokus dari Rakortas yang dilaksanakan pada Minggu (24/4/2022) di Jakarta tersebut, menandakan betapa urgennya topik yang dibahas, yaitu tindak lanjut larangan ekspor MGS dan bahan bakunya.
Arahan Presiden Jokowi tersebut telah membuat multi tafsir dari berbagai kalangan termasuk membuat pasar minyak nabati dunia mengalami kenaikan sangat tajam sepanjang sejarah.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP APKASINDO Dr Gulat ME Manurung MP CIMA, kepada wartawan dinihari Senin (25/4/2022).
“Pelaksanaan konferensi pers Rakortas tersebut ditunda, namun hasil rapat Rakortas tersebut telah memutuskan beberapa point penting. Kami dari APKASINDO terus memonitor perjalanan Rakortas tersebut, secara resmi memang hasil rapat belum diumumkan, mungkin besok (25/4)”, ujar Gulat.
Dijelaskan Gulat, harapan bagi petani akan adanya perbaikan harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit muncul setelah beredarnya informasi bahwa Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjawab beragam pertanyaan dan solusi seputar larangan ekspor minyak goreng dalam jumpa pers, namun masih tertunda.
Namun ujar Gulat, bahwa beberapa point penting yang sudah disepakati pada Rakortas tersebut sudah kami terima dari pejabat terkait yang mengikuti rapat tersebut.
“Tidak jauh beda dengan point-point yang diusulkan oleh APKASINDO, sebagaimana hasil rapat internal DPP APKASINDO sehari setelah Pidato Presiden Jokowi,” urai Gulat.
Berdasarkan pantauan, Gulat membuat catatan penting tentang poin-poin hasil rapat Rakortas tersebut, pertama bahwa yang dilarang eksport itu hanya RBD Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS), untuk Crude Palm Oil (CPO) tidak ada larangan atau pembatasan.
