Kotawaringin Barat, Lintas10.com-Wadah ini bukan untuk menyeragamkan uniform akan tetapi menyatukan tekad, niat dan perbuatan untuk satu kata yakni kerukunan dalam perbedaan Lintas Suku, Agama, RAS, Sosial dan Aliran Politik.
Itulah yang disampaikan Ketua Panitia Deklarasi Forum Komunikasi Kerukunan Pemuda (FKKP) Kotawaringin Barat M Shulton kepada Lintas10.com sebelum acara yang dilangsungkan di Area Palagan Sambi Bundaran Pancasila Minggu 28Juli 2018.
FKKP yang dibentuk tanggal 14 April 2014 lalu dimaksudkan untuk menjawab dan melawan terjadinya isu upaya memecah belah kerukunan Lintas Umat dan Lintas Agama, Lintas Suku dan Lintas Ras yang digunakan berbagai oknum dan kelompok radikalis yang dengan segala cara dan gerakan, baik tertutup maupun yang sudah ada yang terbuka melalui berbagai bentuk acara dan kegiatan ditengah masyarakat.
Masyarakat Kotawaringin Barat secara sadar, utamanya kalangan generasi muda ingin berbuat dan membantu pemerintah yang sah dalam bekerja dan terus membangun negara ini dari tingkat pusat sampai daerah untuk ikut serta terus menciptakan, memelihara dan meningkat kondusifitas keamanan dengan saling rukun diantara seluruh warga di Kotawaringin Barat.
Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah, SH MH dalam sambutannya mengatakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi penuh kegiatan deklarasi ini agar Masyarakat Kotawaringin Barat dapat menjadi contoh hidup rukun didalam segala jenis perbedaan yang
diakui oleh aturan untuk hidup berbangsa dan bernegara.
Perbedaan merupakan keindahan yang harus dipelihara dengan saling bertoleransi, menghormati serta menghargai bukan untuk dipertentangkan, imbuh Bupati Nurhidayah.
Acara Deklarasi Yang diikuti lebih dari 100 organisasi Lintas Pemuda, Lintas Agama, Lintas Suku, Lintas Latar Belakang Lintas Aliran Politik Dengan lebih kurang 2000 anggota ini, dihadiri pula WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Komandan Pangkalan Udara Iskandar Pangkalan Bun, Komandan KODIM 1014/PBN, Kapolres Kotawaringin Barat, Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Ketua Parpol Peserta Pemilu, serta undangan lainnya.
