lintas10.com (SIAK)- Mencuatnya masalah penyerobotan hutan lindung di Kecamatan Siak menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, Intansi terkait dianggap lamban dalam menangani kasus tersebut sehingga masyarakat kecil yang jadi korban. Asisten I Sekdakab Siak Fauzi Asni mengatakan, bahwa permasalahan itu merupakan kewenangan Kementrian Kehutanan, bukan Dinas Kehutanan.
“Kalau masalah yang terjadi di kampung 40 itu, kewenangan Kementrian Kehutanan, bukan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Kalau Dinas Kehutanan kan aparatur Pemerintah Daerah, sedangkan Kementrian Kehutanan aparatur Pemerintah Pusat Karena hutan yang diserobot masyarakat itu termasuk kawasan Cagar Biosfer atau hutan lindung,” terang Fauzi Asni Asisten I Sekdakab Siak kepada wartawan Minggu (21/16) melalui sambungan seluler.
Fauzi Asni menambahkan, bahwa pihaknya sudah sering melakukan sosialisai kepada masyarakat yang menduduki hutan Warisan Dunia itu. Namun, mereka (masyarakat Kampung 40 red) tidak menghiraukannya.
“Ya kita sudah sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat Kampung 40, bahkan sudah kita berikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Tapi masyarakat tersebut tidak menghiraukan hal itu,” lanjutnya.
Lebih jauh Fauzi Asni mengatakan, sementara ini masyarakat yang menduduki Kampung 40 sudah membuat pernyataan untuk meninggalkan kampung terlarang itu.
“Ada sekitar 24 warga yang ber KTP Kecamatan Siak tinggal di Kampung 40, selain itu 7 warga ber KTP Kecamatan Bungaraya, dan mereka sudah mulai pulang ke tempat asalnya masing-masing. Bahkan mereka sudah membuat pernyataan untuk tidak berkebun dan tinggal di Kampung itu lagi,” ungkap Fauzi Asni.
Ketika ditanya terkait kunjungan Menteri ke kawasan hutan Lindung itu, Fauzi Asni belum dapat memberikan keterangan yang pasti.
“Mengenai agenda kedatangan Menteri, kita belum tau kapan waktunya. Yang jelas sudah ada wacana Menteri akan turun ke Siak untuk meninjau langsung ke Kampung 40,” tutup Fauzi Asni. (Sht)
