Lintas10.com, Medan – Penahanan ijazah oleh pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Medan, Sumatera Utara (Sumut) memantik tanggapan dari sejumlah pihak. Pasalnya, peristiwa penahanan ijazah ini dianggap menjadi preseden buruk didalam dunia pendidikan khususnya di Sumatera Utara.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara terpilih Zeira Salim Ritonga sangat prihatin melihat persoalan ini
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harusnya melaksanakan amanah konstitusi yakni mencerdaskan anak bangsa. Satu hal yang paling mendasar menurut wakil rakyat terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahwa pendidikan tidak diperkenankan untuk mengkomersilkan pendidikan sebab pendidikan adalah hak setiap warga negara yang ditanggung oleh pemerintah.
Berjumlah 20 % biaya pendidikan yang digelontorkan dari APBN haruslah benar- benar direalisasikan untuk meningkatkan pendidikan tandas Zeira Salim Ritonga.
Diberitakan sebelumnya, ijazah warga kurang mampu yang ditahan pihak sekolah SMA Negeri 12 Medan akibat tak mampu melunasi tunggakan iuran Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebanyak Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, kini ijazah diserahkan kepada orang tua siswa.
Ironisnya, ijazah diantarkan tanpa stempel sekolah dan sidik jari siswa tersebut. Hal ini dinilai dari bentuk ketakutan pihak sekolah lantaran menjadi sorotan publik hingga berupaya memaksa orang tua murid untuk menerima ijazah tersebut meski belum distempel dan dibubuhi sidik jari.
” Mereka datang dua kali. Pertama semalam datang diantarkan kerumah, kami bingung karena uang SPP tunggakan itu belum ada, trus pagi tadi datang lagi, ditinggal begitu saja ” ucap Mawarni kepada Lintas10.com, Selasa (07/05/2024).
