Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah mengadakan kerjasama dengan instansi vertikal lainnya di daerah dalam bentuk kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, kerjasamadengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara Negara & kerjasama TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah), kerjasama dengan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan sidang keliling dalam bentuk Pelayanan Akte Kelahiran serta kerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkalis dalam Kegiatan Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Istbat.
Berkaitan dengan pembinaan batas wilayah. Kebijakan mengenai pembinaan batas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 adalah dalam bentuk penataan batas wilayah pemerintahan melalui kegiatan Pelacakan dan pengukuran batas antar kecamatan dan kabupaten/kota. Untuk penegasan batas wilayah terutama dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu memiliki progres. Progres batas pada tahun 2017, batas wilayah antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru yang telah mencapai 100,00% tinggal menunggu Permendagri, sedangkan batas wilayah Kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelalawan progresnya sebesar 60,00%.
Tindak lanjut progress Kabupaten Siak dan KabupatenPelalawan yaitu telah ditandatanganinya penyelesaian sengketa aset antar 2 daerah yaitu; SDN 08 Bukit Agung dan SDN 010 Delima Jaya dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Siak dan Bupati Pelalawan pada bulan Februari tahun 2017. Seluruh perundingan untuk penetapan batas selain dilakukan dialog antara Tim PBD Kabupaten Siak dengan Tim PBD Kabupaten tetangga, juga difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Riau.
