Rokan Hilir,lintas10.com – Badan Advokasi Indonesia Rokan Hilir dan Kabiro lintas10.com Jamjuri bersama team ber Audiensi ke Bupati Rokan Hilir H.Suyatno. Didalam pertemuan Jamjuri menyampaikan tiga permasalahan yang ada di Masyarakat Rokan Hilir, selasa (4/8/2020).
1. Penerbitan Sertifikasi Hak Milik (SHM) ex Transmigrasi N.12 Kepenghuluan Sungai Manasib yang sudah datanya diserahkan ke BPN Rokan Hilir sesuai SK Bupati. Dan berharap di tahun 2020 ini Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa dikeluarka.
2. Perusahaan perkebunan dan PKS yang belum mentaati ketentuan undang undang yang berlaku seperti pencemaran lingkungan dan undang ketenagakerjaan. Perusahaan juga masih ada yang tidak ada kepedulian teehadap masyarakat sekitar kesempatan bekerja diperusahaan tersebut yang mempunyai skill kerja yang baik jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Rokan Hilir.
3. BUMDES yang sudah berjalan dan beroperasi sebahagian desa yang di Rokan Hilir belum berkontribusi terhadap masyarakat desa itu sendiri,hanya untuk kepentingan pribadi serta pengurus.
“Ada 3 poin yang kita sampaikan kepada bapak Bupati tadi, Alhamdulilah Bapak Bupati memberikan respon yang cukup baik,” ujar Jamjuri usai Audiensi.
Bupati Rokan Hilir H.Suyatno menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Jamjuri, untuk Transmigrasi N.12 Bupati mengintruksikan ke staf nya yang hadir dalam peetemuan agar segera di folow up ke Dinas BPN Kabupaten Rokan Hilir. Sedang perusahaan perkebunan yang melakukan pencemaran lingkungan serta penerimaan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga tempatan yang mempunyai keahlian dibidang nya, “Dan bila ditemukan dilapangan BAI dipersilakan membuat laporan ke DLH Kabupaten dan Disnaker atau langsung ke Bupati,dan perusahaan akan diberikan tindakan tegas sesuai undang yang berlaku,” kata Bupati.
