Jakarta, lintas10.com-Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan agar menjaga jarak dalam kontestasi politik pilkada 2020. Seperti diketahui pilkada serentak akan digelar di 270 daerah baik provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.
“Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu adalah tidak memihak dan independen khususnya selama proses pilkada. Sikap itu untuk menjaga Pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik” kata Ilham seusai memimpin Rapat Dewan Kehormatan PWI Pusat Senin ( 19/10 ) yang digelar via zoom.
Hal itu mengingat rangkaian kegiatan dan tahapan pilkada seperti kampanye saat ini tengah berlangsung hingga 5 Desember yang akan datang.
Acara rapat virtual itu dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.
Harus mengundurkan diri
Bagi anggota dan pengurus PWI sendiri dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, sudah jelas panduannya baik dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.
“Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” tambahnya.
Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.
