Lebih jauh dijelaskan Elfanda, bahwa banyak permasalahan pembangunan di kota Medan yang terjadi di tengah masyarakat sebenarnya lebih pada kasus kurangnya sosialisasi kemasyarakat.
Berbagai persoalan pembangunan yang misalnya tertunda karena masalah teknis, tertunda karena ada mekanisme anggaran dan sebagainya sehingga pembangunan terasa agak lambat dan terbengkalai hendaknya disosialisasikan oleh dinas ini ke masyarakat.
Bukan didiamkan saja seolah Pemko Medan abai terhadap keluhan masyarakat. Walikota harus kerja keras menjelaskan kepublik soal – soal tersebut, padahal disatu sisi walikota punya tugas yang berat untuk mengerjakan pembangunan Kota Medan yang lebih besar lagi.
Dinas kominfo sebenarnya bisa lebih transparan kepada awak media yang mau konfirmasi atas berita yang hendak ditanyakan. Tidak perlu terkesan tertutup apalagi persoalan penganggaran didinas ini, ucapnya.
Soal program dan kegiatan didinas ini terkait melibatkan pihak lain ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat harus sampaikan.
Hal ini tentunya sesuai peraturan perundang udangan dengan mangacu pada asaz keadilan dan kepatutan dan keterbukaan.
Jangan sampai ada dugaan kegiatan diberikan karena pilih kasih dan hanya itu – itu saja pemenangnya.
Kedepan, hal – hal yang menyangkut pekerjaan yang melibatkan pihak lain tentunya harus dibuka kepublik. Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan agar tidak menimbulkan dampak negative bagi Pemko Medan khsusunya dinas Kominfo Kota Medan.
Azas keterbukan dan akuntabilitas menjadi penting dalam upaya mewujudkan integritas yang lebih baik bagi Pemko Medan khususnya, tutup Elfanda.
Diberitakan sebelumnya, seorang wanita yang bertugas sebagai staf di Dinas Komunikasi dan Informamatika (Diskominfo) Kota Medan yang diketahui bernama Siska mencoba “menggertak” wartawan dengan Undang – undang ITE.
