Padangsidimpuan, lintas10.com – Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal tersebut diduga ada yang tak beres pada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (GTPP) Kota Padangsidimpuan yang enggan dikonfirmasi dan terkesan tak ingin diketahui publik kemana perginya refocussing anggaran bantuan paket sembako dalam rangka penanggulangan dampak wabah covid-19 tahun anggaran 2020, yang mana dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Dinas Perdagangan kota padangsidimpuan, bantuan paket sembako tersebut tertotal Rp.17,4 Miliar sampai tahap IV yang tiap pertahapnya sebesar Rp.4,3 Miliar. Namun realitanya yang disalurkan hanya pada tahap pertama saja dengan menghabiskan anggaran Rp. 3.9 Milar. Lantas kemana perginya tahap 2,3 dan 4..?.
Ketua gugus tugas malah memilih bungkam mengenai dana refocussing Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan dalam hal Bantuan Paket sembako tersebut.
Padahal lintas10.com telah melayangkan surat konfirmasi sebanyak tiga kali, yang mana konfirmasi pertama dilayangkan pada tanggal 7 Oktober 2021, kemudian konfirmasi ke dua pada tanggal 12 Oktober 2021 dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2021. Namun sangat disayangkan ketua gugus tugas Covid -19, Irsan Efendi Nasution yang juga menjabat sebagai Wali Kota malah memerintahkan sekretaris gugus tugas Covid -19 untuk mengarsipkan surat konfirmasi tersebut.
“Sekarang kan perintah sama kami supaya di file kan (diarsipkan), nggak usah lah ku komentari kalau suda disuruh di file kan berarti perintah. Sudah diperintahkan seperti itu mana pula kita bisa mengomentari itu” ucap sekretaris Gugus Tugas Covid-19, Arfan Siregar ketika ditanya mengenai surat konfirmasi lintas10.com, Kamis (21/10/2021).
