Selain tidak hanya membangun infrastruktur jalan, pemerintah juga mendirikan balai kesehatan, sekolah dan pasar hingga pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya agar masyarakat di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik.
Hal itu dapat dilihat, sejak tahun 2015 lalu, dana desa telah disalurkan dan hasilnya pun dapat terlaksana, seperti terbangunnya jalan desa, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur, embung, irigasi, dan sarana olahraga.
Fungsi Kewenangan jadi tujuan nota kesepahaman ini untuk memastikan koordinasi APIP dan APH tanpa saling mengesampingkan tugas, baik fungsi dan kewenangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, khususnya soal laporan pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain nota kesepahaman, Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Khusus Nomor: B-23/A.SKJA/02/2023, 14 Februari 2023 tentang bagaimana penanganan perkara pengelolaan keuangan desa.
Pada pokoknya, Jaksa Agung meminta seluruh jajaran lebih cermat, bijak, dan hati-hati mengambil sikap dan segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan memperhatikan batas waktu setiap tahapan penanganan perkara demi kepastian hukum.
Kemudian, hindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Khusus penanganan laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa agar mengedepankan upaya preventif atau pencegahan, perwujudan asas ultimum remedium atau pemidanaan upaya terakhir.
Di samping penanganan pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dana desa, antara APIP dan APH saling koordinasi tanpa mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
