Dalam hal ini KPK akan berperan sebagai lembaga yang melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga kebijakan kabinet presiden akan mempermudah kerja KPK dalam tugas tugas itu sesuai amanah pasal 6 UU KPK.
Dalam tugas kordinasi, BPK misalnya, adalah lembaga penting dalam pemberantasan korupsi. mereka lah yang memiliki keahlian dan bisa menemukan secara investigatif terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara.
BPK kita adalah salah satu lembaga yang ternama tidak saja pada level nasional sebagai Auditor tertinggi negara, tapi bahkan pada level internasional, BPK Indonesia adalah salah satu lembaga pemeriksa keuangan terbaik yg dipercaya memeriksa lembaga-lembaga di bawah PBB.
Kita juga punya lembaga yang bekerja di hulu, sebagai pencipta arus sistem, dalam hal ini sering saya katakan legislatif dan partai politik penting untuk memperbaiki diri sehingga tidak menghasilkan politisi dan regulasi yang buruk yanh membuka peluang serta ramah pada praktik-praktik korupsi.
Dalam kerangka itu KPK sedang berusaha mengumpulkan para politisi dan partai politik agar betul betul memiliki orientasi yang tajam dalam pemberantasan korupsi karena politisi dan partai politik bukan saja cabang kekuasaan tapi pohon kekuasaan.
Sebagai mitra utama KPK dalam pemberantasan korupsi kami sudah sering berkoordinasi dan menandatangani kerjasama dan MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang sejauh ini sudah berjalan secara baik dan maksimal.
Setidaknya, jika di masa lalu sering terjadi konflik antara penegak hukum maka sekarang konflik itu tak ada lagi dan masing masing menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bekerjasama untuk menjadi efektif dalam pemberantasan korupsi.
