RANTAUPRAPAT, lintas10.com- Seluruh usulan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan harus dijadikan prioritas, serta dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Demikian Pidato Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap SE,M.Si, yang disampaikan Plt Sekdakab H.Ahmad Muflih SH. Senin (19/2).
Upacara Gabungan kelompok 1 dan 2 yang digelar di Halaman Diklat Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Labuhanbatu itu, Bupati menegaskan, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang demikian luas, serta tuntutan sebagai pelayan masyarakat yang sedemikian rupa di era keterbukaan saat ini, mengharuskan kita berupaya mencapai perbaikan, agar terbangunnya pemerintah yang responsive, dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah.
“Oleh karna itu berbagai program/ kegiatan yang sedang berjalan harus di kelola dengan baik dan benar serta memenuhi akuntabilitas. Dari keadaan ini, saya mengingatkan kembali kepada seluruh organisasi perangkat daerah pengelola program dan kegiatan untuk menyusun perubahan APBD tahun 2018, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik,” sebut Ahmad Muflih.
Kata Sekda, hal itu juga telah dijelaskan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan pengelola keuangan daerah.
“Pada tahun 2018 kami sampaikan, kita telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), untuk melaksanakan program E-perencanaan yang dimulai dengan rembuk warga di lanjutkan dengan pada tingkat Desa/Kelurahan. Pada bulan Februari 2018 ini juga telah di lakukan musrenbang pada tingkat kecamatan,” katanya.
Urai Ahmad Muflih, Aplikasi inipun, di awasi oleh KPK, dimana, Musrenbang tahun ini telah menggunakan aplikasi komputer yang pada dasarnya semua usulan harus di input melalui aplikasi dimaksud dan langsung online ke organisasi perangkat daerah.
