“Operasi dilakukan di warung-warung yang menjual elpiji. Sehingga rujukan masyarakat saat mencari gas elpiji bersubsidi itu ke pangkalan, bukan lagi ke warung. Ini upaya untuk menekan agar harga elpiji bersubsidi tetap stabil,” pungkas Nurhidayah.
Sementara Ketua DPRD Kobar Triyanto senada dengan Bupati, dirinya sebagai ketua DPRD masih sering mendapat laporan warga, mengenai harga elpiji bersubsidi sampai Rp 40 ribu. Padahal harga normal nya di Kobar, terutama untuk wilayah kota hanya Rp 18 ribu dan di wilayah kecamatan paling mahal RP 22 ribu.
“Sesuai Harga Eceran Tertinggi. Sepakat dengan arahan Gubernur dan Perintah Bupati Kalau ada panglalan nakal langsun cabut ijinya,”kata Triyanto. Lintas10.com (Yus)
