RANTAUPRAPAT,lintas10.com- Sebagai konsep pengawasan internal, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara lakukan pengawasan ke wilayah kerja Pemkab Labuhanbatu. Kunjungan kerja dalam konsep pemeriksaan ini, dilakukan sebagai upaya tentang pemahaman dan pemantapan proses penyusunan LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017.
“ini adalah kunjungan saya yang ke dua di Labuhanbatu , kami disini selama 30 hari ,sekaligus melakukan pemeriksaan bantuan parpol selama 5 hari, jadi totalnya 35 hari sejak tanggal 15 januari sampai dengan 18 Februari 2018,” Ujar Viem Ambar Wahyuni, Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara. Rabu (31/01/2018) kemarin di Ruang Data dan Karya Pemkab setempat.
Terang Ambar, pihaknya mendapatkan informasi dari pihak pemerintahan setempat bahwa, dari seluruh partai Politik yang ada di Labuhanbatu, masih didapati 1 Parpol yang belum melaporkan pertanggungjawaban.
“Saya dapat informasi dari pak Sekda, ada 12 partai politik yang sudah menyerahkan laporan pertanggung jawabannya, tetapi masih ada 1 partai politik lagi yang belum melaporkan, masih ada tenggang waktu hingga 31 Januari 2018 mendatang, kalau sampai hal ini tidak di audit BPK, maka untuk tahun 2018 ini dipastikan tidak akan dapat memperoleh bantuan lagi,” sebutnya.
“ini tahun politik! 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, tentunya bikin rapot bagi pemerintah daerahnya dengan DPRD. Tindak lanjut rekomendasi untuk pemeriksaan BPK di labuhanbatu ini masih 74,14 persen, peringkat 20 untuk Sumatera Utara , rata-ratanya 76,26 persen , tindak lanjut ini semestinya atas pertemuan-pertemuan yang bersifat administratif, rekomendasinya segera di tindak lanjuti,”jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu H. Pangonal Harahap, SE, M.Si mengatakan, pihaknya beserta jajaran akan siap bekerjasama dalam konteks mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Provsu.
