“Sudah beberapa pengalaman yang terjadi terhadap sejumlah pulau terluar Indonesia yang telah dicaplok negara-negara tetangga kita, sehingga perlu pemancangan ini dibuat. Apalagi menurut warga setempat, Raja Ampat khususnya kepulauan Ayau, sering orang-orang dari negara Kepulauan Republik Palau ke Pulau Fani, khawatirnya mereka caplok lagi, kan kita sudah ada klaim,” kata Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Sujahar Diantoro menegaskan, Pemerintah Pusat tetap menjaga NKRI dan tidak mengizinkan satu pun pulau-pulau terluar, terutama di Kabupaten Raja Ampat diambil alih negara lain.
“Saya bersumpah atas nama Pemerintah RI bahwa tak mengizinkan satu pulau pun dikuasai atau dicaplok negara lain,” pungkasnya.
Usai acara, Pangdam dan Gubernur Papua Barat beserta rombongan menuju ke Pulau Rutum untuk menyerahkan bantuan beras sekaligus menggelar pertemuan dengan masyarakat setempat.
Turut serta dalam kegiatan tersebut, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Yulius Selvanus, Kepala Staf Koarmada lll Laksma TNI Maman Firmansyah, Danlantamal XIV Sorong Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani, Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol, Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak, Irdam, Asrendam, Aslogdam, Kabekangdam, Kapaldam, Kahubdam dan Kapendam), Dandim 1802/Sorong, Dandim 1805/Raja Ampat, Bupati beserta unsur Forkompimda, serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat.
Sumber: Dispenad
Editor: Benz
