Sanksi yang berlaku dalam adat diselesaikan dengan pemberian denda atau nasihat sesuai dengan permasalahan. Seandainya permasalahan tersebut dianggap terlalu berat dan sangat fatal, maka akan diusir dari kampung atau menyerahkan permasalahan ini kepada aparat kepolisian. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat asli Siak dengan pendatang, maka akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu.
“Adat istiadat Melayu Siak juga identik dengan hukum Islam, sehingga dalam penerapan sanksi adat pun juga mengacu 8kepada Al Qawaid yang merupakan kitab peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura. Bab Al-Qawaid atau Baabul Al Qawaid merupakan sebuah kitab hukum yang menjadi pranata hukum bagi kesultanan Siak atau disebut juga Pintu “Segala Pegangan”, yaitu semacam “konstitusi” Kerajaan Siak Sri Indrapura. didalamnya diatur tata hukum, tata adat istiadat dan pembagian tugas setiap pemegang jabatan baik orang besar kerajaan, DatukDatuk, Para Bangsawan, Pendahulu, Batin, Hakim Polisi, Imam dan Tuan Qadi, kepala suku. Kitab tersebut ditulis pada periode kedua kesultanan Siak, tepatnya pada masa Pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin.Implementasi Bab al-Qawaid sangat terlihat jelas saat Sultan menjalankan roda pemerintahhnya,” katanya.
Dengan adanya pembagian-pembagian sistem kerja yang telah tertera dalam kitab ini masing-masing kepala atau suku-suku menjadi tahu dengan jelas bagiannya masing-masing.
Apabila terjadi masalah kemudian dilakukan musyawarah untuk mufakat namun hingga akhir tidak ditemukan mufakat dalam musyawarah maka penyelesaian permasalahan tersebut akan melalui hukum positif, termasuk dalam permasalahan yang bersifat umum dan terjadi dalam ranah publik (bukan lingkungan adat), maka upaya penyelesaiannya dilakukan melalui hukum positif.
