Tanjung Pinang, Lintas10.com – Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Kerjasama Keamanan dan Keselamatan laut, Bakamla RI berkerjasama dengan Pemprov Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi di Hotel Aston, Tanjung Pinang and Conference Center, Rabu (7/11/2018).
Acara Forum Kerjasama ini dibuka oleh Direktur Kerjasama Bakamla RI Dade Ruskandar, S.H., M.H. dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu anggota Pokja Bakamla Bidang Operasi Keamanan Laut Laksma TNI (Purn) F.X. Eddy Santoso memaparkan peran Bakamla dalam upaya penegakan hukum dilaut untuk mewujudkan poros maritim dunia.
Narasumber kedua dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Ir.Tri Musa Yudha selaku Kabid Pelayaran dan Penerbangan memaparkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut guna terwujudnya keamanan dan keselamatan laut di kepulauan Riau, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri diwakilkan kepada Koordinator Kejaksaan Tinggi Kepri Hartam Ediyanto S.H., M.Hum.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Prov. Kepri Syamsul Bahrum mengatakan, bahwa dimensi keamanan pengendalian wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi merupakan dimensi Poros Maritim Dunia.
Adanya dukungan informasi dari masing-masing instansi yang berkerja secara profesional adalah demi kepentingan nasional. Untuk mewujudkannya perlu melakukan pengawasan secara IT terhadap kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran keamanan laut beserta potensi yang memengaruhi maritim seperti faktor dukungan akademis, dunia usaha/investor pemerintah, dan masyarakat umum.
Dengan adanya forum kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut ini diharapkan segala dukungan itu dapat bersinergi.
Sementara itu Direktur Kerjasama Bakamla Dade Dade Ruskandar, S.H., M.H. mengatakan, dinamika global yg berkembang saat ini menuntut penguatan kelembagaan. Semakin meningkatnya tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla saat ini, maka dibutuhkan perangkat pengaturan yang efektif dan efisien serta sinergitas dan kerja sama serta dukungan dari K/L dan pemerintah daerah.
