“Usia kantor belum seumur jagung tapi kerusakan hampir dimana mana. Kondisinya tampak memprihatinkan, seperti pintu kaca bagian belakang dan pintu utama, bahkan pegangan pintu pun di ikat kawat. Pokoknya sangat membahayakan pengunjung“kata Ismail SH.
Selain itu sambungnya, ia berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengevaluasi kinerja Kajari Batu Bara lantaran belum ada kasus korupsi yang ditindaklanjuti Amru Siregar sejak menjabat beberapa tahun lalu.
“Masa tidak ada kasus korupsi di Pemkab Batu Bara sejak menjabat?. Jika pun ada kasus yang diungkap itu karena kasus lama pemerintahan sebelumnya. Padahal periode Zahir – Oky, ada beberapa proyek diduga bermasalah, yaitu pembangunan Pasar Pagurawan Rp 5.523.780.000, dan gor mini sebesar Rp 2,3 miliar,“terangnya usai diterima Jaksa Fungsional Bidang Intelijen.
Di sisi lain, Ketua Umum PB Tunas Muda GEMKARA menyoroti akhir masa kepemimpinan Zahir – Oky, hingga defisit anggaran Rp100 miliar lebih dan raibnya uang kas daerah sekitar Rp7,6 miliar. Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat luas.
“Kajati Sumut harus gandeng PPATK menelusuri dugaan pencucian uang mantan bupati. Sebab, menurut informasi mereka menyimpan asetnya atas nama orang lain untuk mengkelabuhi aparat penegak hukum dan masyarakat. Jika kasus ini tidak bisa dibongkar maka besar kemungkinan pihak Kejati pun masuk angin” tutupnya.
Sementara, Sarjani dan J Sinaga, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen mengaku pihaknya akan bekerja profesional menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat, apalagi kasus – kasus korupsi saat ini menjadi perhatian serius pimpinan dan masyarakat luas.
“Kasus dugaan penyelewengan ganti rugi pengadaan lahan dalam penyelidikan tim Pidsus dan sedang proses pemanggilan para pihak dan saksi – saksi“kata Sarjani sembari menunjukan tanda terima pengaduan 12 Oktober 2023 tahun lalu. Di akhir diskusi antara pendemo dan jaksa berlangsung humanis hingga mencairkan suasana yang sempat tegang. (TN/Ly).
