Pendapatan riil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, transfer umum DBH sawit sebesar Rp 16,9 Milyar, lebih salur DBH sawit Rp 5,1 Milyar, rasionalisasi Rp 34,9 Milyar dan asumsi Silpa minus Rp 13 Milyar.
“Sehingga dari sisi pendapatan daerah, masih terdapat selisih kurang sebesar Rp 144 Milyar,” katanya.
Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023, diperoleh kebutuhan belanja wajib dan mendesak sebesar Rp 110 Milyar.
Diantaranya TPP PNS sebesar Rp 33,18 Milyar, TPP PPPK sebesar Rp 1,13 Milyar, Gaji PNS sebesar Rp 29,03 Milyar, Gaji honorer sebesar Rp 14,9 Milyar
“Belum lagi dana hibah KPU, Bawaslu, TNI dan Polri sebesar Rp 12,15 Milyar, Program UHC Rp 12,88 Milyar dan tunda bayar Rp 6,5 Milyar,” katanya.
Ditegaskannya bahwa hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023, terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp 66 Milyar. Kebutuhan belanja lebih kurang Rp110 Milyar, sementara pendapatan riil hanya Rp 44 Milyar.
Disarankannya, agar kenaikan belanja daerah harus memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, terutama kekurangan gaji dan tunjangan beserta Tambahan Penghasilan PNS (TPP).
Masih kata Dr Adam, berkenaan hal itu, ia meminta Bupati Kuansing agar menugaskan
” Kita minta Bupati dan TAPD Pemkab untuk melakukan perhitungan kembali atas rancangan perubahan KUA-PPAS 2023. Disesuaikan dengan perkembangan terkini, dengan selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Sekdakab Kuansing Dedy Sambudi, S.KM. M.Kes selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebutkan akibat tidak disyahkan APBD-P tersebut, banyak program prioritas dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang akan terganggu.
Disebutkan Sekda, hingga pukul 16.30 Wib petang, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD. Bahkan Wakil Ketua DPRD, H Darmizar bersama sejumlah Anggota Komisi II bersikukuh untuk dilakukan hearing.
