Lintas10.com. Kuansing – Pengesahan APBD Perubahan 2023 Kabupaten Kuansing batal disetujui, karena sesuai aturan APBD-P 2023 disetujui paling lambat per 30 September 2023.
Padahal sebelumnya, APBD- P telah dibahas secara alot oleh Anggota DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan juga telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS, antara Eksekutif dan Legislatif Jum’at (29/9/2023) kemarin.
Menanggapi tidak disyahkan APBD-P ini, Wakil Ketua II DPRD Kuansing Juprizal SE. M.Si menyebutkan Tentunya Bupati bersama TAPD akan melakukan pergeseran-pergeseran anggaran.
” Ini dilakukan, sekiranya menjadi proritas terhadap kepentingan masyarakat Kuansing,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kuansing Muslim SE. M.Si menyebutkan ya mau bagaimana lagi, karena waktunya yang singkat.
” Kan tidak mungkin waktunya diulur, karena batas waktu per 30 September 2023,” tambahnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Kuansing Dr Adam menyebutkan Pembahasan APBD-P Kuansing 2023, sudah masuk tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di internal DPRD Kuansing.
Seluruh Fraksi DPRD Kuansing sepakat KUA-PPAS dikembalikan lagi ke eksekutif. Pengembalian KUA-PPAS APBD-P dilakukan, karena terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp 66 Milyar,” ujarnya.
“Draf itu harus direvisi, agar selisih pendapatan yang cukup besar itu, tidak menimbulkan utang di kemudian hari,” katanya.
Dibeberkan Dr Adam, di draft KUA-PPAS APBD-P 2023 terjadi kenaikan dana transfer umum DBH sebesar Rp184 miliar. Tak hanya itu, pendapatan bagi hasil pajak di APBD Pemerintah Provinsi juga naik Rp14,9 miliar.
“Sementara hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2023 diperoleh Asumsi pendapatan riil hanya Rp44 Milyar,” sebutnya.
