Jakarta, LINTAS10.COM – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi menilai peran besar birokrasi dalam memberikan pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat masih belum optimal.
Hal tersebut disampaikan Untung, selaku Inspektur Upacara Pembukaan Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik bagi Pejabat Eselon IV angkatan III Tahun 2019 yang berlangsung di Lantai 6 Aula Adhyaksa Loka, Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan atau di kenal Kampus B Badan Diklat Kejaksaan RI, Ceger, Jakarta Timur, Senin (13/5/2019).
“Ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik diberbagai sektor kehidupan,” ujar Untung.
Menurut Untung, rendahnya kualitas pelayanan publik mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal untuk mendapatkan pelayanan publik.
“Akibatnya timbul ketidakpastian dan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan mendestruksi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi masyarakat kita semakin berpendidikan, kritis, dan mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut Untung, diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik yang akan segera para peserta ikuti.
Revolusi mental yang saat ini dilaksanakan merupakan terjemahan dari Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Yang Memberikan Tindak Lanjut Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara Untuk Memberikan Kontribusi Secara Nyata Dalam Memperbaiki Dan Membangun Karakter Bangsa Indonesia.
