“Pada tahun 2019, kita akan menghadapi
tahun politik yaitu Pemilihan Presiden yang
dilaksanakan setiap lima tahun sekali, seluruh
Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945, begitu juga PNS Angkatan Darat
mempunyai Hak Politik untuk memilih,
meskipun PNS Angkatan Darat mempunyai
Hak Politik, namun tetap harus mengutamakan
sikap netralitas dalam Pemilu karena PNS
dibatasi oleh PP Nomor 42 Tahun 2004
tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik
PNS,” ujar Aspers Kasad.
Aspers Kasad mengatakan,
dalam PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korsa dan etik PNS disebutkan,
”PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah
satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dengan partai politik”.
Pada kesempatan ini Kolonel Chk Dr. Agustinus PH, S.H., M.H., menyampaikan bahwa netralitas PNS TNI AD tidak bisa di tawar khususnya netralitas Pemilu Tahun 2019. Pelanggaran terhadap aturan netralitas bersangsi hukum disiplin PNS.
Ceramah edukatif diikuti oleh 255 orang Pegawai Negeri Sipil dan dihadiri oleh Sekretaris Dittopad Kol Ctp Drs Wahyudi Wijayanto, Pejabat Spaban VI/BIN PNS Spersad, para Ketua Korpri unit TNI, TNI AL, TNI AU, Korpri TNI AD Selenggarakan Ceramah Edukasi Netralitas PNS TNI AD
Dengan akan digelarnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan digelar 17 April 2019. Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat Garnisun I / Jakarta menyelenggarakan. ceramah edukasi netralitas di Direktorat Topografi Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
Pada kesempatan Ini Ketua Korpri Unit TNI AD Drg. Nora Tristyana, MARS., yang diwakili oleh Wakil Ketua I Sartono, S.Pd.
