Ambon, lintas10.com– Pada era disrupsi dewasa ini, perlu diperhatikan keberlanjutan media pers, agar media pers mampu menjalankan kebebasannya tetapi juga menjaga keakuratan data dan pemberitaannya.
Hal ini dikatakan Ketua Dewan pers Ninik Rahayu dalam kegiatan Focus Discussion Grup (FGD) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (AIPK) Provinsi Maluku Tahun 2024, di SwissBell Hotel, Selasa (9/7/2024).
Ninik Rahayu mengatakan jika dibandingkan dengan nilai IKP 2022 (77,88), nilai IKP 2023 (71,57) mengalami penurunan sekitar enam poin. Namun secara kategorial tidak berubah yaitu termasuk kategori Cukup Bebas kategori cukup bebas berada pada retang angka 70-89.
Menurut Ninik, meskipun turun dibanding tahun lalu, nilai IKP 2023 masih masuk kategori “Baik” yang berarti bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2022.
Perlu diketahui bahwa survei IKP menilai kondisi kemerdekaan pers pada periode satu tahun sebelumnya. Survei IKP 2022 misalnya, menilai kondisi kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2021, dan Survei IKP 2023 mengukur kondisi kemerdekaan pers selama tahun 2022.
“Penurunan angka IKP ini merupakan yang pertama sejak enam tahun lalu,” ungkap Ninik.
Hasil survei IKP 2018 yaitu 69 (kategori “agak bebas”), pada tahun 2019 meningkat menjadi 73,71 (kategori “cukup bebas”), selanjutnya menjadi 75,27 (tahun 2020), 76,02 (2021), dan 77,88 (2022).
Ninik menjelaskan, ada sejumlah indikator yang memberi kontribusi terhadap turunnya nilai IKP 2023. Pada lingkungan politik antara lain indikator “Kebebasan dari Intervensi”, dan “Kebebasan dari Kekerasan” yang turun sekitar 7 poin. Pada lingkungan ekonomi terjadi pada indikator “Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat” yang turun 8 poin.
