Lintas10.com. Kuansing – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kuantan Singingi, yang direncanakan digelar Tahun 2025 mendatang. Ternyata tidak dimasukkan dalam Draft RAPBD Murni 2024.
Sehingga dipertanyakan oleh anggota DPRD Kuansing, kenapa anggaran Pilkades tidak dimasukkan dalam Draft RAPBD 2024. Sementara daerah lain seperti di Kabupaten Rohul dan Rohil, yang juga menggelar Pilkades Serentak pada tahun 2023 ternyata mengalokasikan anggaran untuk Pilkades.
Keheranan ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kuansing, Desta Harianto usai pembahasan RAPBD 2024. ” Pada Tahun 2023 ini tidak ada dana untuk Pilkades, padahal harusnya sudah dialokasikan dalam draft RAPBD 2024,” ungkap Anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PAN, Desta Harianto, usai pembahasan RAPBD 2024, Selasa (13/11/2023).
Menurutnya sudah terlalu banyak jabatan Kades di Kuansing yang habis masa jabatannya pada tahun 2021, tahun 2022 dan 2023.
“ Tetapi di Kuansing, kenapa tidak juga dilaksanakan Pilkades. Padahal daerah lain seperti juga di Sumbar, sudah menggelar Pilkades,” ujarnya.
Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat desa yang bersangkutan, katanya, karena desa mereka semakin lama mendapatkan kades defenitif, sesuai harapan masyarakat desa yang bersangkutan.
Padahal warga desa berhak menentukan kades yang mereka impikan, dengan semakin cepat ada Kades defenitif, tentu akan semakin baik. Ini sudah ada yang habis masa jabatannya tahun 2021, tetapi masih tetap ditunjuk Pj Kades,” ujarnya.
Kondisi yang terjadi seperti ini, tentu saja sangat disayangkan, karena pada prinsipnya Pilkades dapat dilaksanakan, seperti yang telah dilakukan didaerah lain. Sehingga sekali lagi masyarakat desa yang masih dipimpin Pj, seharusnya sudah dapat memiliki Kades yang mereka harapkan,” imbuhnya.
