Lintas10.com. Kuansing – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kuansing 2023, sudah masuk tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di internal DPRD Kuansing.
Namun dalam proses pembahasannya, seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Kuansing sepakat menyarankan agar KUA-PPAS tersebut dikembalikan lagi ke eksekutif.
“Seluruh Fraksi DPRD sepakat agar draft KUA-PPAS APBD-P 2023 dikembalikan,” ungkap Ketua DPRD Kuansing Dr. Adam, SH. MH.
Pengembalian KUA-PPAS APBD-P Kuansing 2023 dilakukan, salah satunya karena terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp 66 Milyar.
“Draf itu harus direvisi agar selisih pendapatan yang cukup besar itu tidak menimbulkan utang di kemudian hari,” kata Dr Adam.
Dibeberkan Dr Adam, di draft KUA-PPAS APBD-P 2023 terjadi kenaikan dana transfer umum DBH sebesar Rp184 Milyar. Tak hanya itu, pendapatan bagi hasil pajak di APBD Pemerintah Provinsi juga naik Rp14,9 Milyar.
“Sementara hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2023 diperoleh Asumsi pendapatan riil hanya Rp 44 Milyar,” katanya.
Pendapatan riil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, tranfer umum DBH sawit sebesar Rp16,9 Milyar, lebih salur DBH sawit Rp 5,1 Milyar, rasionalisasi Rp 34,9 Milyar dan asumsi Silpa minus Rp.13 Milyar.
“Sehingga dari sisi pendapatan daerah masih terdapat selisih kurang sebesar Rp144 miliar,” katanya.
Sementara kata Dr Adam, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 diperoleh kebutuhan belanja wajib dan mendesak sebesar Rp110 Milyar.
Diantaranya TPP PNS sebesar Rp33,18 miliar, TPP PPPK sebesar Rp1,13 miliar, gaji PNS sebesar Rp29,03 Milyar, gaji honorer sebesar Rp14,9 Milyar
