Pekanbaru, lintas10.com- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) mendesak Kejaksaan Agung bergerak cepat mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
Pasalnya, dalam laporan yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung RI pada Kamis, 23 Juni 2022 lalu, juga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kejagung harus gerak cepat. Periksa semua termasuk yang bikin Peraturan Bupati tentang ADD itu. Ada dua laporan kami ke Kejagung. Pertama, yang Rp65 Milyar dana ADD. Kedua, ada 32 Desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi ABPBDes sebesar Rp94.175.650.847 dari Dana Desa. Laporan kedua ini lah merupakan temuan resmi BPK RI,” kata Ketua Umum Ormas PETIR Jackson Sihombing, kepada wartawan, Rabu, 6 Juli 2022.
Jackson menegaskan, untuk dugaan pertama yang Rp65 Milyar, diduga kuat terjadi Modus Tunda Bayar yang akhirnya Pemda Bengkalis diduga melakukan ‘Gali Lobang Tutup Lobang’.
“Kemana jadinya uang ADD Tahap IV Tahun 2017 sebesar Rp65 Milyar itu? Dari investigasi kami, sepertinya dibuat Modus Tunda Bayar dan akhirnya ‘Gali Lobang Tutup Lobang’. Masak ADD di tunda bayarkan?,” tegas Jackson. Seperti diketahui, Ormas PETIR secara langsung melayangkan laporan ke Korps Adhyaksa agar melakukan penyidikan atas dana sekitar ratusan Milyar yang dicurigai disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Benar, baru saja kita laporkan ke Gedung Bundar kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yang dipimpin oleh Bapak DR Febrie Adriansyah, SH MH,” sebut Ketua Umum Ormas PETIR, Jackson usai menyerahkan laporan pada 23 Juni 2022 lalu.
Laporan ini, dipaparkannya, terkait dugaan penyalahgunaan ADD Tahun Anggaran 2017 senilai Rp65.386.230.012 Tahap IV dan Penyaluran ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2017 senilai Rp94.175.650.874.
