Lampung Timur, lintas10.com- Dewan Pimpinan pusat (DPP) komite aksi masyarakat dan pemuda untuk demokrasi (kampud) menggelar unjuk rasa didepan kantor Bupati Lampung Timur (lam-tim) senin (10/01/2022) untuk menindak lanjuti sejumlah temuan atas penyelenggaraan negara oleh pemerintah daerah lamtim, koordinator lapangan aksi, Fitri Andi menjelaskan dalam hal ini mendesak Bupati, untuk evaluasi kuasa hukum atas nama Bupati lam-tim terkait upaya eksekusi terhadap aset – aset milik PT, BPR Tripanca Setiadana yang diserahkan pemda lamtim atas skandal hilangnya uang APBD Lamtim sebesar Rp, 107 miliyar dan menuntaskan upaya eksekusi terhadap aset-aset milik pemda lamtim tersebut, meminta kepada Bupati lam-tim untuk ngevaluasi terhadap pengelolaan PT, BPRS lamtim oleh dewan Direksi.
“Mendukung kepala Kejaksaan Negeri Lamtim untuk segera menuntaskan laporan pengaduan dugaan KKN atas belanja hibah umrah tahun anggaran 2019,” ujar Kordinator Aksi.
Selanjutnya Fitri Andi menambahkan meminta juga kepada Kejari Lamtim untuk mengusut tuntas ada nya indikasi KKN dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan ruas jalan Sribhawono.
“Tanjung aji yang dikerjakan oleh PT, GEMUNTUR ALAM LESTARI, peningkatan jalan ruas jalan Raja basa lama induk – Labuhan ratu VIII yang dikerjakan oleh PT, Bungo intan, dan peningkatan jalan ruas jalan desa lehan-Desa Negeri tua, yang dikerjakan oleh PT, Bulan putri ayadsyah, peningkatan jalan ruas jalan Labuhan mringgai – margasari yang dikerjakan oleh PT, Bulan putri ayadsyah dan meminta juga kepada kejari lamtim untuk segera mengusut tuntas dugaan KKN atas pengelolaan pajak katering atas belanja makan dan minum untuk OPD se-lam-tim tahun anggaran 2020,” tegas Fitri andi. (Rbs)
