Cirebon, lintas10.com – Tata ruang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah diatur aglomerasi. Namanya Metropolitan Cirebon Raya, Bandung Raya, dan Bogor Raya.
Kendati demikian, dalam aglonerasi terkait mudik levaran yang dibuat Kementerian Perhubungan, Wilayah Cirebon tidak termasuk didalamnya.
Hal itulah yang membuat Sekda Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengaku kecewa.
“Tuparev mene kudu diperiksa sih priben?” tanya dia dalam bahasa daerah Cirebon. Maksudnya, dari Jalan Tuparev (Kabupaten Cirebon) ke Kota Cirebon harus diperiksa sih bagaimana?
Wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon memang cuma dibatasi adminiatrasi kewilayahan. sedangkan aktifitas masyarakat sepanjang harinya sudah menyatu dan sulit dipisahkan. Demikian juga tiga daerah di Wilayah Cirebon lainnya seperti Majalengka, Kuningan dan Indramayu.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur 8 daerah masuk dalam ketentuan ini. Diantaranya Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya.
Sementara Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) tidak masuk dalam wilayah aglomerasi. Padahal di Ciayumajakuning ada pemusatan kegiatan di Kota Cirebon, dan begitu juga pergerakan masyarakatnya.
“Terkait dengan aglomerasi ini, seharusnya banyak daerah. Tidak hanya delapan,” kata Sekda Agus Mulyadi, Rabu (28/4).
Bahkan, menurutnya wilayah aglomerasi ini tidak hanya Ciayumajakuning. Di wilayah selatan, dia mencontohkan Tasikmalaya yang menjadi pusat ekonomi dari wilayah sekitarnya.
“Pemerintah pusat seharusnya sering-sering melihat daerah. Mengingat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sudah sangat dinamis,” ujar Agus.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Drs Andi Armawan, sama menyayangkan tidak masuknya Wilayah Ciayumajakuning dalam aglomerasi yang dibuat ditingkat nasional.
