Labuhanbatu,lintas10.com- Saat ini Polisi,suka tak suka harus miliki akuntabilitas Prima.Sebab, Sebagai peningkatan pelayanan yang prima dalam konsep Indeks Tata Kelola Kepolisian, Tim Reformasi Birokrasi Mabes Polri lakukan penilaian di Aula Yanpiter Mapolres Labuhanbatu Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selasa (4/4/2017).
Pengukuran kinerja itupun dilakukan sangat selektif dengan melibatkan pihak eksternal yang mengikutsertakan TNI, Kejaksaan, Lapas, Tokoh Agama, DPRD, Tokoh masyarakat, Akademisi, Ormas dan Pemuda serta Lembaga lainnya.
“konsep ini dilakukan agar kita berupaya bagaimana membangun tata kelola kepolisian yang baik. mau tidak mau, suka tidak suka, setiap polisi harus memiliki akuntabilitas prima dan sebagai pelayan yg bijak,” kata Ketua Tim RBP Mabes Polri Kombes Polisi Meilina D Irianti SH didampingi AKBP Juniar Simanjuntak SSi sebagai Kabag RBP Poldasu siang itu.
Kebijakan yang dilakukan ini dimulai dari pembenahan manajemen tata kelola, dan dibantu oleh internal serta eksternal. dan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 ditingkat Polda. kemudian pada tahun 2017 sekarang dilanjutkan untuk level polres perbatasan dan perairan termasuk Labuhanbatu.
Sebut Kombes Meilina, yang diperlukan dalam tata kelola ini adalah data administrasi, dimana hal tersebut menjadi jaminan perbaikan komponen prinsip- prinsip sebagai peningkatan pelayanan prima.
Serta, dapat menilai mengenai transfaransi, informasi yang dapat di akses, efektifitas serta sampai kepada akuntabilitas, hal ini juga sebagai output tata kelola dimaksud dan kegiatan ini konsen di dua pelayanan terkait observasi pelayanan Lalulintas dan SKCK.
“Polda Sumut harus ada perubahan, pak Kapolda perintahkan di jajaran Poldasu harus ada perubahan dalam konteks peningkatan pelayanan yang prima,” ujar Meilina menyampaikan pesan Kapoldasu Irjen Polisi Dr H Rycko Amelza Dahniel.
Selanjutnya, Dr M. Gaussyah SH,MH, Peneliti RBP Mabes Polri menambahkan, (ITK) Indeks Tata Kelola merupakan langkah yang dilakukan guna mengetahui nilai/rangking tata kelola yang mencakup pelayanan prima Polri hingga ke tingkat Polres.
Sebagai upaya capaian Police Goverment Indeks (PGI), ITK ini sebagai alat ukur terkait kinerja kepolisian yang nantinya menjadi harapan masyarakat, instrumen ini juga diyakini dapat melihat mutu dan kapasitas level/tingkat SOP yang ada.
