Palangka Raya, lintas10.com-Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan pembekalan dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Wilayah II bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata, Ketua KPU Kalteng Harmain, dan Mewakili Ketua Bawaslu Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (22/10/2020).
Webinar juga diikuti melalui video conference oleh kepala daerah dan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dalam paparannya, Plt. Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa Pilkada dilaksanakan dengan pengaturan disiplin yang ketat melalui protokol kesehatan.
Menurut Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail, urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 untuk mengurangi praktek kepemimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang memiliki kewenangan terbatas. Selain itu, Pilkada diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu memacu perekonomian nasional di tengah krisis Covid-19.
Dalam rangka kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2020, Provinsi Kalteng telah menyerahkan dana berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% kepada KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan senilai Rp 390,8 miliar pada 8 Juli 2020.
Provinsi Kalteng juga telah membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyediakan anggaran untuk operasional Desk secara proporsional, menyiapkan aplikasi, dan melakukan Pelatihan Aplikasi Desk Pilkada.
Selain itu, Provinsi Kalteng telah melaksanakan sosialisasi Pilkada, melakukan refocusing anggaran dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Desk Pilkada Kabupaten/Kota, pihak keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
