Jakarta Pusat, LINTAS10.COM – Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19 harus segera dibagikan dan benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2020.
“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.
Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Presiden untuk diperhatikan.
Kemudian, Kepala Negara meminta agar penyaluran jaring pengaman atau bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme penyaluran yang dibuat juga seefisien mungkin.
“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” pesan Jokowi.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah dengan dana sebesar Rp110 triliun. Di antaranya untuk memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” ujar Presiden.
