Jakarta, LINTAS10.COM – Upaya pemerintah melakukan antisipasi kendala terhadap guru honorer dan hasil testimoni para guru saat kunjungan Mendikbud pasca kerusuhan ke Wamena, Papua.
Hal ini disampaikan Mendikbud Muhadjr Effendy didampingi Sesjen Kemendikbud, Didik Suhardi serta Dirjen GTK, Supriano kepada wartawan di Kemdikbud Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 17/10/209).
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa keberadaan guru honorer sebenarnya sangat menguntungkan bagi pemerintah yang mau mengabdi pada pendidikan, walaupun memperoleh tunjangan kesejahteraan setiap bulan sangat minim, untuk itu pihaknya berupaya meningkatkan gaji terhadap guru honorer jumlahnya setara dengan gaji UMR.
Namun, kata Mendibud, untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer, tetapi sumber dana dapat diperoleh dari DAK melalui pemerintah daerah, yang berasal dari pemerintah pusat dan setiap tahun jumlahnya meningkat.
“Penggunaan dana terhadap guru honorer, sesungguhnya untuk menggantikan guru yang telah memasuki masa pensiun,” katanya.
Hingga tidak ada alasan Pemda merasa keberatan, untuk dapat memberikan gaji terhadap guru honorer, sedangkan penyediaan guru yang melalui lembaga LPTK setiap tahun mencapai 300 ribu orang, dengan kebutuhan guru saat ini berkisar 200 ribu orang.
Pemerintah menjadwalkan program 5 tahun kedepan berupa peningkatan SDM, untuk itu bidang pendidikan akan berfokus pada peningkatan guru yang profesional.
Terkait dengan hasil kunjungan Mendikbud ke Papua pasca terjadinya peristiwa kekerasan di Wamena, yang berdampak terhadap bidang pendidikan saat ini, pihaknya masih terkesan dengan sarana dan fasilitas serta pelayanan bidang pendidikan terhadap masyarakat di Papua masih sangat minim, dibanding dengan fasilitas pendidikan diberbagai propinsi lainnya.
