Jakarta, LINTAS10.COM -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) minta agar aksi unjuk rasa mahasiswa menolak disahkannnya RUU KUHP, Pemasyarakatan, Pertanahan, dan Minerba dihentikan, karena semua tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR dan pemerintah.
Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengimbau agar mahasiswa tidak melanjutkan aksi-aksinya, apalagi sampai berencana menduduki gedung DPR. “Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa telah dipenuhi oleh DPR dan pemerintah,” kata Eva.
Eva Sundari juga meminta mahasiswa untuk kembali ke peran sejarah sebagai pembawa perubahan ke arah kemajuan bangsa dengan bekal daya kritis.
“Meminta mahasiswa untuk kembali ke peran sejarah sebagai pembawa perubahan ke arah kemajuan bangsa berbekal daya kritis (berbasis data dan fakta) serta sikap yang militan membela kebenaran,” tandasnya.
Dia pun mengingatkan, jangan sampai perjuangan mahasiswa justru menjadi alat politik segelintir pihak yang mencari kekuasaan secara inkonstitusional.
“Waspada potensi diperalat untuk tujuan politik mencari kekuasaan secara inkonstitusional,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Politikus PDIP Charles Honoris, sebaiknya demo mahasiswa dapat dihentikan.
“Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa terkait hal ini tidak diperlukan lagi, kecuali ingin memberi peluang kepada pengacau dan perusuh untuk menungganginya,” ujarnya.
“Pihak kepolisian juga sudah mengonfirmasi ada perusuh yang bukan mahasiswa telah menunggangi demonstrasi 24 September, sehingga berujung anarkis dengan pola mirip aksi 22 Mei,” tambah Charles.
“Maka sudahilah aksi demonstrasi karena sudah ada pihak-pihak yang jelas menunggangi ketulusan hati adik-adik mahasiswa untuk kepentingan politik tertentu. Jika ada ketidakpuasan gunakanlah jalur-jalur konstitusional yang tersedia,” tegas Charles.
