Lintas10.com, Bagansiapiapi-Diketahui bahwa wilayah Kabupaten pecahan dari Kabupaten Induk Bengkalis merupakan memiliki potensi yang cukup memberikan peningkatan perekonomian sepanjang pesisir, terdapat lima dari 18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berada diwilayah tersebut. Mata pencaharian dan sumber kehidupan nya sebagian besar masyarakatnya merupakan nelayan yang sehari-hari bergantung akan hasil laut. Terdapat pula di bagian lain kecamatan masyarakat yang mencari ikan sebagai sumber kehidupan ada juga berasal aliran sungai Rokan.
Tentunya dalam hal itu sudah selayaknya ada perhatian dari instansi terkait, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil kepada masyarakatnya khususnya bagi para nelayan, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) terus memberikan perhatian khusus setiap tahunnya. Berbagai bantuan, mesin dan alat tangkap, terus dikucurkan untuk meringankan beban para nelayan.serta dengan rutin memberikan pendampingan agar mereka lebih memahami bagaimana cara mendapatkan hasil tangkapan yang baik dengan tidak merusak lingkungan sekitarnya.
Bentuk dukungan yang diberikan kepada para nelayam semua itu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pemberdayaan ini bertujuan, untuk memperkuat ekonomi nelayan dari yang tidak berdaya menjadi mampu serta ada peningkatan taraf hidupnya dan itu menjadi tujuan utamanya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan masyarakatnya semakin meningkat perekonomiannya sudah tentu akan berdampak positif juga akan menjadi indikator bagi kemajuan negeri seribu kubah itu.
Kepala DPK Rohil M Amin menjelaskan bahwa keberadaan nelayan di Rohil ekonominya masih termasuk golongan yang ekonominya lemah butuh campur tangan dari semua pihak stag holder salah satunya adalah Pemkab ini yang menjadi salah satu perhatian, hasil data yang ada masih banyak ditemui dilapangan para nelayan yang menggunakan alat tradisional, baik itu menggunakan sampan dayung serta alat tangkap seadanya menjadikan apa yang mereka harapkan terkadang tidak maksimal hasilnya.
Dalam menyikapi dari banyaknya jumlah nelayan juga terbatasnya anggaran, menyebabkan belum semua nelayan bisa diperhatikan. Namun Pemda Rohil tetap komitmen agar setiap tahun ada ratusan nelayan merasa terbantu dengan program-program yang ada di DPK. dengan begitu keberadaan nelayan nantinya diharapkan dapat lebih mengikuti perkembangan teknologi dan menjadi nelayan modern.
Seperti Tahun 2015 kemarin, khusus untuk wilayah pesisir Rohil, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 30 unit mesin boat ukuran 3GT. Dengan adanya bantuan mesin itu, langkah nelayan akan semakin luas menyisiri laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Semakin banyak tangkapan, otomatis semakin meningkat pulalah penghasilan nelayan.
Untuk tahun ini, program tersebut masih terus berlanjut. Bahkan bantuan untuk nelayan juga diperkirakan bertambah menjadi 40 unit mesin yang terdiri dari 20 unit mesin 1GT dan 20 unit mesin 3GT.
Bukan hanya itu saja, untuk mempermudah kerja nelayan saat berlayar ditengah laut, nelayan juga akan mendapatkan bantuan Fish Finder sebanyak 10 unit. Dengan adanya fish finder ini, sangat membantu nelayan untuk mendapatkan dimana lokasi ikan banyak saat berada dilaut.
Untuk tahun ini, program tersebut masih terus berlanjut. Bahkan bantuan untuk nelayan juga diperkirakan bertambah menjadi 40 unit mesin yang terdiri dari 20 unit mesin 1GT dan 20 unit mesin 3GT.
Bukan hanya itu saja, untuk mempermudah kerja nelayan saat berlayar ditengah laut, nelayan juga akan mendapatkan bantuan Fish Finder sebanyak 10 unit. Dengan adanya fish finder ini, sangat membantu nelayan untuk mendapatkan dimana lokasi ikan banyak saat berada dilaut.
“Bukan diwilayah pesisir saja, nelayan wilayah pedalaman juga menjadi perhatian Pemda Rohil. Wilayah pedalaman yang dimaksud, wilayah yang jauh dari laut. Dimana nelayannya mencari ikan disungai. Seperti kecamatan, Tanjung Medan, Pujud, Rantau Kopar, Tanah Putih. Ini merupakan kelompok nelayan sungai. Tahun kemarin juga banyak dibantu, baik itu sampan dan jaringnya,” pungkasnya.
Upaya lain yang diperjuangkan deminelayan sejahtera bagaimana sebisa mungkin ada anggaran atau kucuran dari APBN yang memang sangat dibutuhkan.
Berhubungan dana APBD Rohil terbatas serta ditambah adanya pengurangan DBH Migas, DPK Rohil tidak tinggal diam disitu saja agar tetap bisa membatu meringankan beban nelayan. Setiap tahun, DPK Rohil aktif mencari dana dari Pemerintah Pusat melalui Mentri Perikanan dengan mengambil Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tahun lalu, DPK Rohil mendapat bantuan DAK sebesar Rp 5miliar. Berhubung tahun ini juga ada pengurangan dari pusat, diperkirakan bantuan DAK yang akan diterima Rohil juga berkurang menjadi Rp 3miliar.
Selain itu, melalui program pusat, dinas perikanan juga aktif mengambil dana pusat melalui program Pengembangan Usaha mina Pedesaan (PUMP ). PUMP perikanan tangkap ini diberikan bantuan uang langsung kedalam rekening kelompok nelayan. Kelomok nelayan, dapat membelanjakan uang ini sesuai kebutuhannya sesuai Rencana Usaha Kegiatan (RUB) yang didampingi pendamping dari pusat.
Program pusat lainnya adalah SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan. Tujuannya, agar nelayan punya akses ke perbankan. Jika nelayan ingin buka usaha dibidang nelayan dan membutuhkan modal, bisa meminjam uang ke bank melalui sertifikat.Adapun kendala yang menghambat adalah mengenai etos kerja pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di DPK. Para pegawai yang ada di dinas itu, masih perlu meningkatkan kedisiplinannya dalam bekerja. Selain itu,diperlukan juga adanya inisiatif, inovatif dan semangat pegawai untuk menjalankan tugasnya. Ini diperlukan formulasi yang tepat sehingga mereka bekerja tidak menunggu tapi mereka mempunyai insiatif mengembangkan program-program dilapangan.
“Rencananya tahun ini kita akan punya program pengembangan wawasan bagi pegawai. Yaitu diskusi triwulan bagi pegawai, konsepnya akan diundang pakar-pakar perguruan tinggi untuk meberikan pencerahan, semangat dan pengetahuan baru bagi pegawai,’ ungkap Amin.
Kendala lainnya, ada pada nelayan sendiri yang ada di Rohil. Banyak kelompok nelayan yang berdiri, tidak aktif dalam menjalankan organisasinya. Sehingga, hal itu akan mempersulit DPK untuk memberikan bantuan yang ada dari pusat. Sebab, pemerintah pusat hanya memberikan bantuan bagi kelompok nelayan yang memiliki badan hokum serta terorgan isasi dengan baik.
‘Kelemahannya di Rohil jiwa berkelompok itu kurang, kalaupun ada kelompok dalam pelaksanaannya jarang berjalan, adapun yang jalan jumlahnya sangat kecil,’ ungkapnya.
Berhubungan dana APBD Rohil terbatas serta ditambah adanya pengurangan DBH Migas, DPK Rohil tidak tinggal diam disitu saja agar tetap bisa membatu meringankan beban nelayan. Setiap tahun, DPK Rohil aktif mencari dana dari Pemerintah Pusat melalui Mentri Perikanan dengan mengambil Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tahun lalu, DPK Rohil mendapat bantuan DAK sebesar Rp 5miliar. Berhubung tahun ini juga ada pengurangan dari pusat, diperkirakan bantuan DAK yang akan diterima Rohil juga berkurang menjadi Rp 3miliar.
Selain itu, melalui program pusat, dinas perikanan juga aktif mengambil dana pusat melalui program Pengembangan Usaha mina Pedesaan (PUMP ). PUMP perikanan tangkap ini diberikan bantuan uang langsung kedalam rekening kelompok nelayan. Kelomok nelayan, dapat membelanjakan uang ini sesuai kebutuhannya sesuai Rencana Usaha Kegiatan (RUB) yang didampingi pendamping dari pusat.
Program pusat lainnya adalah SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan. Tujuannya, agar nelayan punya akses ke perbankan. Jika nelayan ingin buka usaha dibidang nelayan dan membutuhkan modal, bisa meminjam uang ke bank melalui sertifikat.Adapun kendala yang menghambat adalah mengenai etos kerja pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di DPK. Para pegawai yang ada di dinas itu, masih perlu meningkatkan kedisiplinannya dalam bekerja. Selain itu,diperlukan juga adanya inisiatif, inovatif dan semangat pegawai untuk menjalankan tugasnya. Ini diperlukan formulasi yang tepat sehingga mereka bekerja tidak menunggu tapi mereka mempunyai insiatif mengembangkan program-program dilapangan.
“Rencananya tahun ini kita akan punya program pengembangan wawasan bagi pegawai. Yaitu diskusi triwulan bagi pegawai, konsepnya akan diundang pakar-pakar perguruan tinggi untuk meberikan pencerahan, semangat dan pengetahuan baru bagi pegawai,’ ungkap Amin.
Kendala lainnya, ada pada nelayan sendiri yang ada di Rohil. Banyak kelompok nelayan yang berdiri, tidak aktif dalam menjalankan organisasinya. Sehingga, hal itu akan mempersulit DPK untuk memberikan bantuan yang ada dari pusat. Sebab, pemerintah pusat hanya memberikan bantuan bagi kelompok nelayan yang memiliki badan hokum serta terorgan isasi dengan baik.
‘Kelemahannya di Rohil jiwa berkelompok itu kurang, kalaupun ada kelompok dalam pelaksanaannya jarang berjalan, adapun yang jalan jumlahnya sangat kecil,’ ungkapnya.
